Tinjauan Hukum Larangan Permainan Judi di Indonesia

Tinjauan Hukum Larangan Permainan Judi di Indonesia

Hukum Judi

Hukum JudiTinjauan Hukum Larangan Permainan Judi – Judi, istilah ini pastinya sudah dikenal secara luas oleh seluruh elemen masyarakat tanah air. Perjudian telah menjadi kegiatan yang dilakukan dari dulu bahkan hingga hari ini. Dari definisinya, judi merupakan sebuah permainan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memilih satu diantara beberapa pilihan, di mana hanya akan ada satu pilihan yang benar dan siapa saja yang berhasil menebaknya dinyatakan sebagai pemenang.

Pemenang akan memperoleh semua hadiah yang dipertaruhkan. Sebaliknya, pemain yang kalah taruhan harus rela memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan serta jumlah taruhan yang harus dipertaruhkan biasanya sudah ditentukan sebelum pertandingan di mulai. Singkatnya, perjudian hanya melibatkan unsur untung-untungan tanpa adanya kerja keras. Setiap pemain akan menggantung nasibnya pada keberuntungan sehingga sangat jauh dari kata keadilan. Bahkan tidak sedikit tindakan kriminalitas muncul menyertai kegiatan perjudian. Untuk anda yang sedang mencari data pengeluaran sgp terlengkap, silahkan kunjungi website kami.

Kenali Aspek Hukum Perjudian

Perlu diketahui, hingga hari ini praktik perjudian masih dilakukan oleh banyak negara di dunia. Sebagian besar negara yang dimaksudkan hanya melarang kegiatan perjudian pada taraf tertentu saja. Dikarenakan perjudian memiliki konsekuensi sosial yang negatif, maka oleh negara-negara bersangkutan dibuatlah batas yuridiksi sah mengenai Undang-Undang (UU) berjudi dengan batasan-batasan tertentu pula. Berbeda dengan negara-negara Islam, di mana perjudian dilarang dengan tegas dan telah ada aturan hukum tentang perjudian.

Sebagian besar negara-negara yang tidak mengatur tentang perjudian memiliki anggapan jika judi merupakan akibat dari konsekuensi masing-masing yang melakukannya dan tidak bisa dilaksanakan oleh proses hukum yang sah seperti UU. Akan tetapi, lemahnya payung hukum ini malah memberikan lebih banyak dampak buruk baik untuk pelaku maupun penyelenggara perjudian hingga masyarakat sekitar yang tidak ambil andil dalam perjudian.

Bagaimana tidak, pada beberapa negara yang tidak mengilegalkan perjudian ada begitu banyak organisasi kriminal yang bergerak bebas sesuka hati. Organisasi kriminal tersebut sering kali mengambil alih penyelenggaraan utang perjudian para pemain besar. Bahkan organisasi tersebut tidak takut untuk menggunakan metode paling kejam layaknya yang biasa dilakukan organisasi mafia, triad hingga yakuza. Fakta inilah yang seharusnya dilihat pemerintah sehingga bisa menjadi acuan untuk melarang tindakan perjudian.

Tanpa disadari, ada banyak masalah yang disebabkan oleh perjudian, antara lain:

  • Pemain judi akan menjadi ketagihan untuk bermain lagi dan lagi. Pemain yang candu biasanya tidak akan bisa berhenti berjudi dan rela kehilangan harta benda hanya demi memuaskan hasrat berjudinya.
  • Perjudian sangat jauh dari keadilan, di mana baik menang maupun kalah pemain tetap harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai taruhan.
  • Kerap memicu tindakan kriminalitas lain saat utang judi tidak bisa dilunasi.
  • Keluarga hingga lingkungan hidup pemain yang ketagihan judi jauh dari kesejahteraan.
  • Dan lain sebagainya

Selain perjudian, beberapa sebutan lainnya yang kerap digunakan untuk menjelaskan perilaku yang sama ialah lotre, lotto atau lottery. Beberapa negara sering mengadakan perjudian tersebut, di mana biasanya pemain harus menebak 7 dari 50 nomor yang benar sebelum pengundian dilakukan. Di Indonesia sendiri, perjudian terdiri dari beragam jenis. Yang paling populer dan kerap dipraktikkan ialah judi togel, sabung ayam, pakong hingga SDSB. Untuk kasus perjudian sabung atau adu binatang, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan aturan hukum tertentu. Di mana kegiatan adu tersebut diperbolehkan jika diadakan atas dasar adat keagamaan atau sejenisnya.

Hukum Pemerintah Indonesia tentang Perjudian

Tindak pidana perjudian maupun bagi pelaku yang turut serta berjudi mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pada Pasal 542 KUHP. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian kembali direvisi sebutannya menjadi ketentuan pidana dalam Pasal 303 is KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 UU yang sama, perjudian dipandang sebagai tindak kejahatan yang harus dihapuskan.

Dalam KUHP tersebut, dijelaskan jika pelaku perjudian akan dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun dengan atau dikenakan denda paling banyak sekitar Rp10 juta. Tindak pidana tidak akan diberikan jika perjudian dilakukan dengan izin dari penguasa atau pihak yang berwenang. Berdasarkan Revisi Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mengenai perjudian, diketahui jika ancaman hukuman bagi bandar judi semakin diringankan, sedangkan ancaman untuk pelaku perjudian ialah hukuman penjara maksimal 4 tahun. Semoga keputusan pemerintah ini bisa menyingkirkan praktik perjudian di tanah air.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *